Tidak Bisa Mengurus Sendiri? Ini Aturan Surat Kuasa Pendaftaran Kartu Disabilitas (KPD)

Kartunet - Diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 membawa angin segar bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Salah satu manfaat terbesarnya adalah hak Konsesi (potongan biaya) minimal sebesar 20% di sembilan sektor pelayanan publik strategis. Untuk mengakses fasilitas diskon ini, penyandang disabilitas diwajibkan memiliki Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) sebagai bukti identitas resmi.

Meskipun pendaftaran KPD Virtual dapat diakses secara mandiri melalui Aplikasi Cek Bansos, metode pendaftaran luar jaringan (offline) di kelurahan atau kantor desa tetap menjadi jalur utama bagi teman-teman yang belum terdata di DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Namun, bagaimana jika penyandang disabilitas yang bersangkutan mengalami keterbatasan fisik yang berat, hambatan mobilitas parah, atau sedang sakit sehingga tidak mampu mendatangi kantor kelurahan secara langsung?

Kementerian Sosial RI telah mengantisipasi kendala tersebut melalui aturan hukum yang inklusif dan mempermudah masyarakat. Mari kita simak aturan resmi mengenai perwakilan pendaftaran KPD menggunakan surat kuasa.

Payung Hukum Surat Kuasa Pendaftaran KPD

Dalam aturan resmi yang tertuang pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas, ditegaskan bahwa:

"Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mampu mendaftarkan diri secara langsung kepada lurah atau kepala desa atau nama lain... dapat dibantu oleh petugas dinas sosial atau orang lain disertai dengan surat tugas atau surat kuasa dari Penyandang Disabilitas."

Aturan ini memberikan kepastian hukum bahwa keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi siapa pun untuk memperoleh hak identitasnya sebagai penyandang disabilitas. Proses pendaftaran offline di kelurahan sepenuhnya sah untuk diwakilkan, asalkan membawa dokumen pelimpahan wewenang yang resmi.

Siapa Saja "Orang Lain" yang Sah Mewakili Pemohon?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permensos Nomor 2 Tahun 2021, pihak yang diperbolehkan membantu atau mewakili pendaftaran pemohon KPD secara hukum dibatasi pada daftar berikut guna mencegah penyalahgunaan data pribadi:

1. Keluarga/Wali: Anggota keluarga sedarah atau wali yang sah secara hukum dari penyandang disabilitas.

2. Perangkat Desa atau Kelurahan: Petugas pamong lokal (RT, RW, kepala dusun, atau kepala seksi pelayanan sosial di kelurahan/desa).

3. Pekerja Sosial (Peksos): Profesional yang memiliki kompetensi di bidang penanganan kesejahteraan sosial.

4. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS): Tenaga sukarela atau perwakilan ikatan sosial masyarakat yang diakui Dinas Sosial.

5. Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDIS): Pengurus OPDIS atau komunitas disabilitas tempat pemohon bernaung.

Berkas Persyaratan yang Harus Dibawa Penerima Kuasa

Ketika mendatangi kantor kelurahan atau desa untuk mendaftarkan KPD, pihak penerima kuasa wajib menyerahkan map dokumen yang berisi berkas administrasi berikut:

• Surat Kuasa Asli: Surat kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh penyandang disabilitas (selaku pemberi kuasa) dan ditandatangani oleh pihak yang mewakili (penerima kuasa).

• Surat Tugas Asli (Khusus Petugas): Jika diwakilkan oleh Pekerja Sosial, TKS, perangkat desa, atau pengurus OPDIS, mereka harus membawa Surat Tugas resmi dari instansi atau organisasi masing-masing.

• Formulir I Pendaftaran KPD: Formulir pendaftaran resmi yang diisi menggunakan huruf cetak (kapital) dan tinta hitam.

• Fotokopi Dokumen Kependudukan: Berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) milik penyandang disabilitas (pemohon) serta fotokopi KTP penerima kuasa.

Panduan Teknis Penulisan Surat Kuasa KPD yang Benar

Agar surat kuasa Anda langsung diterima oleh petugas kelurahan tanpa kendala koreksi berkas, pastikan format penulisan surat kuasa memuat unsur-ibu informasi berikut:

1. Identitas Pemberi Kuasa: Cantumkan nama lengkap (tanpa gelar akademis/keagamaan), NIK, nomor KK, dan alamat lengkap pemegang hak disabilitas sesuai KTP.

2. Identitas Penerima Kuasa: Cantumkan nama lengkap, NIK, alamat, pekerjaan, dan hubungan penerima kuasa dengan pemberi kuasa (misal: Anak Kandung, Pengurus OPDIS, Pekerja Sosial).

3. Tujuan Kuasa yang Spesifik: Tuliskan secara tegas bahwa surat ini dibuat "Khusus untuk mewakili pendaftaran dan pengurusan dokumen Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) offline di Kantor Kelurahan/Desa".

4. Tanda Tangan dan Pengesahan: Surat wajib dibubuhi tanda tangan di atas meterai Rp10.000 atau cap jempol pemberi kuasa (jika pemohon memiliki hambatan motorik tangan) serta tanda tangan penerima kuasa.

Solusi Jika Kelurahan Menolak Pendaftaran Lewat Perwakilan

Fakta di lapangan menunjukkan terkadang masih ada oknum petugas kelurahan atau desa yang belum tersosialisasi dengan Permensos 2/2021 ini, sehingga mereka bersikeras menolak pendaftaran yang diwakilkan. Jika Anda atau OPDIS pendamping menemui kendala birokrasi seperti ini, Anda dapat menempuh jalur advokasi resmi berikut:

• Hubungi Call Center Kemensos: Laporkan penolakan petugas daerah ke hotline pusat di nomor 171 (layanan aduan aktif 24 jam).

• WhatsApp Center Kemensos: Kirim pesan aduan tertulis beserta nama kelurahan yang bermasalah ke nomor 0887-7171-171.

• Lapor ke Komisi Nasional Disabilitas (KND): KND bertugas melakukan pemantauan dan advokasi pemenuhan hak disabilitas, dan Anda dapat menyurati lembaga ini untuk meminta bantuan mediasi.

KPD adalah hak asasi Anda. Melalui regulasi surat kuasa yang ramah ini, keterbatasan fisik bukan lagi penghalang untuk mendapatkan pengakuan hukum dan hak keringanan biaya dari negara. (DPM)

Referensi Dokumen Resmi:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7188).