Cara Membuat Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) Virtual di Aplikasi Cek Bansos

Kartunet - Pemerintah Republik Indonesia resmi memberlakukan aturan baru yang menjamin kemudahan hidup bagi para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026, setiap penyandang disabilitas kini berhak memperoleh konsesi berupa potongan biaya atau diskon paling sedikit 20% pada sembilan sektor pelayanan publik strategis, mulai dari sektor pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan dan utilitas, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata dan kebudayaan, hingga olahraga.

Sebagai instrumen utama untuk dapat mengakses seluruh hak potongan harga tersebut, Kementerian Sosial RI menetapkan penggunaan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) Virtual. Kehadiran kartu digital ini dirancang untuk mempermudah akses pelayanan, mempercepat proses penerbitan data, serta mengefisiensikan anggaran negara dari biaya cetak fisik kartu keras (*hard copy*) dan biaya pendistribusian.

Bagi Anda atau keluarga penyandang disabilitas yang ingin memiliki KPD Virtual ini, berikut adalah panduan komprehensif cara mendaftar, melengkapi data, hingga mengunduhnya langsung ke ponsel Anda.

Siapa Saja yang Berhak Memiliki KPD Virtual?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permensos Nomor 2 Tahun 2021, KPD Virtual berhak dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas yang datanya telah terverifikasi dan divalidasi ke dalam Data Nasional Penyandang Disabilitas (DNPD). Kriteria kepemilikan kartu ini mencakup empat ragam disabilitas utama yang dialami dalam jangka waktu lama (minimal 6 bulan atau permanen):

• Disabilitas Fisik: Terganggunya fungsi gerak tubuh, termasuk amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat kusta, akibat stroke, dan orang kecil.
• Disabilitas Intelektual: Terganggunya fungsi pikir akibat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome.
• Disabilitas Mental: Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, baik faktor psikososial (seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan) maupun disabilitas perkembangan (seperti autis dan hiperaktif).
• Disabilitas Sensorik: Terganggunya salah satu fungsi panca indera, meliputi disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.

Bagi penyandang disabilitas ganda atau multi yang memiliki lebih dari satu ragam disabilitas sekaligus, KPD Virtual akan diterbitkan dengan memuat kode gabungan dari ragam disabilitas tersebut.

Syarat Pendukung Pembuatan Akun Cek Bansos

Sebelum mengakses pendaftaran online, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen kependudukan yang universal dan valid untuk keperluan otentifikasi keamanan data pribadi berikut:

• Nomor Kartu Keluarga (KK).
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon.
• Nama lengkap sesuai KTP/KK.
• Nomor telepon aktif.
• Alamat email yang aktif.
• Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.
• Foto diri langsung (swafoto/selfie) sambil memegang KTP asli.

Panduan Langkah demi Langkah Mendaftar KPD Virtual

Setelah dokumen pendukung siap, ikuti langkah-langkah pendaftaran online melalui Aplikasi Cek Bansos berikut ini:

1. Unduh dan Pasang Aplikasi

Buka layanan Google Play Store (untuk perangkat Android) atau App Store (untuk perangkat iOS/iPhone) di ponsel pintar Anda. Cari dan unduh aplikasi resmi bernama Aplikasi Cek Bansos yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial RI.

2. Buat Akun Baru

Buka aplikasi, lalu pilih menu "Buat Akun Baru" di halaman awal login. Isilah data kependudukan berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, nomor telepon, alamat email, serta buatlah username unik (kombinasi huruf dan angka) beserta kata sandi (password). Pastikan password Anda kuat dengan minimal 8 karakter yang mengandung setidaknya satu huruf besar, satu huruf kecil, satu angka, dan satu karakter spesial.

3. Unggah Foto Verifikasi Akun

Lakukan pengambilan foto KTP asli serta swafoto memegang KTP sesuai petunjuk bingkai kamera di aplikasi. Pastikan seluruh data KTP terbaca dengan jelas dan wajah tidak terhalang. Kirim data pendaftaran dan tunggu email konfirmasi bahwa akun Anda telah berhasil diverifikasi.

4. Masuk ke Aplikasi dan Pilih Menu KPD

Lakukan login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Pada halaman utama atau beranda Aplikasi Cek Bansos, cari dan klik menu khusus berlabel "KPD".

5. Lengkapi Tiga Variabel Data Mandiri

Karena basis data nasional terpadu kependudukan belum memuat variabel tertentu, Anda diwajibkan melengkapi tiga data mandiri tambahan secara mandiri:

• Foto diri terbaru (diambil melalui swafoto langsung lewat kamera ponsel).
• Agama yang dianut.
• Golongan darah.

6. Unduh dan Cetak KPD Virtual

Setelah proses submit berhasil, KPD Virtual Anda akan langsung ditampilkan dan dapat langsung diunduh ke ponsel dalam format dokumen PDF. Kartu ini sepenuhnya sah digunakan secara digital. Namun, jika ingin menyimpannya di dompet, Anda dibebaskan untuk mencetaknya sendiri secara mandiri menggunakan printer kertas biasa maupun printer plastik 3D tanpa biaya tambahan apa pun.

Bagaimana Jika Status KPD Tertulis "Tidak Aktif" atau "Tidak Terdaftar"?

Jika saat melakukan pencarian NIK status KPD Anda tertulis "Tidak", itu menandakan data disabilitas Anda belum aktif atau belum terintegrasi ke dalam basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jangan khawatir, Anda dapat melakukan pemutakhiran data secara offline dengan langkah berikut:

1. Kunjungi kantor kelurahan/desa atau Dinas Sosial setempat dengan membawa dokumen KTP/KK asli.
2. Bawa Surat Keterangan Disabilitas resmi yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit).
3. Minta operator desa/kelurahan untuk memperbarui status Anda di aplikasi SIKS-NG. Melalui jalur cepat (shortcut), operator cukup memperbarui dua variabel penting saja, yaitu: Ragam Disabilitas dan Tingkat/Derajat Disabilitas, sehingga proses verifikasi data menjadi jauh lebih cepat.

Klaim Hak Konsesi di Masa Transisi

Pemerintah menargetkan penerbitan KPD Virtual bagi seluruh populasi disabilitas (sekitar 15 juta jiwa) selesai secara bertahap hingga akhir tahun 2027. Selama masa transisi pendataan ini berjalan, bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD fisik maupun virtual tetap berhak mendapatkan hak konsesi minimal 20%.

Caranya adalah dengan menunjukkan Surat Keterangan Disabilitas resmi dari faskes (Puskesmas/Rumah Sakit) atau dokumen pendukung sah lainnya yang biasa digunakan saat melakukan transaksi di sektor-sektor pelayanan yang dituju.

Referensi Dokumen Resmi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5871).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7188).
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439).
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403).
5. Sosialisasi Kementerian Sosial RI: Video Kegiatan "Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2026 tentang Konsesi dan KPD" melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD) dan Pusdatin Kemensos RI.