Belajar dari Certificate of Visual Impairment untuk Tata Kelola Layanan Disabilitas di Inggris
- Penulis
- Dimas P. Muharam
- Tanggal terbit
- Estimasi waktu baca
- 4 menit baca
- Jumlah pembaca
- 9 kali dibaca
Kategori: Opini
Leeds, Kartunet - Pernahkah Anda membayangkan betapa rumitnya jalur birokrasi yang harus dilalui oleh seorang penyandang disabilitas netra di Indonesia hanya untuk diakui keberadaannya oleh negara? Mulai dari mengurus surat keterangan RT/RW, kelurahan, hingga mengantre di dinas sosial demi masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses yang panjang dan melelahkan ini sering kali membuat banyak penyandang disabilitas—terutama mereka yang baru saja kehilangan penglihatan—memilih menyerah sebelum mendapatkan layanan yang menjadi hak mereka.
Kondisi ini merupakan akar dari masalah besar ketidaktepatan sasaran program perlindungan sosial di Indonesia. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), terdapat ironi di mana sekitar 94,5% penyandang disabilitas tingkat berat belum tersentuh manfaat perlindungan sosial. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada sistem pendataan yang terputus antara ruang diagnosa medis dan ruang layanan publik.
Belajar Integrasi Data dari Sistem CVI di Inggris
Untuk mengurai benang kusut birokrasi ini, Indonesia perlu melihat praktik baik dari Inggris yang menerapkan Certificate of Visual Impairment (CVI). CVI bukan sekadar dokumen medis biasa, melainkan sebuah mahakarya integrasi data antara sektor kesehatan dan sektor sosial pemerintah.
Di Inggris, ketika seorang pasien didiagnosa mengalami kehilangan penglihatan yang tidak dapat dikoreksi lagi, dokter mata di rumah sakit akan menerbitkan CVI. Salinan sertifikat ini tidak hanya diberikan kepada pasien, tetapi secara otomatis dikirimkan ke departemen layanan sosial di dewan kota (pemerintah daerah) tempat pasien tinggal. Dengan alur ini, bola proaktif berada di tangan pemerintah; tim sensorik daerahlah yang akan menelepon pasien untuk menawarkan pelatihan mobilitas, alat bantu, dan perlindungan sosial, bukan sebaliknya.
Lebih jauh lagi, salinan data CVI yang telah dianonimkan (dihapus identitas pribadinya) dikirimkan ke pangkalan data nasional. Data berkualitas tinggi yang dikumpulkan secara terus-menerus ini digunakan oleh para peneliti dan pengambil kebijakan—seperti di Moorfields Eye Hospital—untuk memetakan tren penyebab kebutaan, usia rentan, hingga mengevaluasi efektivitas layanan kesehatan mata secara nasional.
Transformasi Pendataan Disabilitas di Indonesia
Saat ini, Indonesia sebenarnya sedang bergerak menuju perbaikan kualitas pendataan. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei SUPAS dan SUSENAS tidak lagi menggunakan pendekatan medis yang kaku, melainkan telah mengadopsi instrumen Washington Group on Disability Statistics (WGDS) yang lebih mengedepankan aspek hambatan fungsional dan sosial. Berkat instrumen baru ini, angka agregat penyandang disabilitas yang tercatat menjadi jauh lebih realistis dan mendekati angka perkiraan global.
Namun, data survei saja tidak cukup karena sifatnya yang periodik (tidak real-time). Indonesia sangat membutuhkan sistem registrasi berbasis layanan seperti CVI yang berkelanjutan. Pasal 31 dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 secara tegas telah mengamanatkan pentingnya pendataan yang terpilah dan inklusif sebagai fondasi penyusunan kebijakan publik.
Manfaat Integrasi Data Medis dan Sosial
Jika Indonesia mampu menciptakan "CVI versi Nusantara"—yakni sebuah sistem yang menghubungkan data diagnosa dari rumah sakit atau BPJS Kesehatan langsung ke database Kementerian Sosial dan Dinas Sosial daerah—maka akan ada banyak lompatan besar yang terjadi:
- Layanan Tepat Sasaran: Anggaran negara tidak akan lagi bocor untuk program yang salah sasaran, karena data penerima manfaat bersumber langsung dari validasi medis yang akurat dan terintegrasi.
- Pemangkasan Birokrasi: Pasien yang baru menjadi tunanetra tidak perlu lagi berkeliling membawa map berisi fotokopi dokumen dari satu meja birokrasi ke meja lainnya. Diagnosa medis di rumah sakit secara otomatis menjadi "tiket" rujukan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial.
- Acuan Rencana Aksi Daerah (RAD): Pemerintah daerah akan memiliki data demografi pasti tentang jumlah penyandang disabilitas di wilayahnya. Hal ini sangat krusial bagi Bappeda dalam merancang infrastruktur (seperti guiding block), layanan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan, hingga kuota pendidikan inklusif yang presisi.
Kesimpulan
Kebingungan birokrasi hanya akan melanggengkan kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Mengadopsi kerangka kerja sertifikasi terpadu seperti CVI bukanlah hal yang mustahil di era digital saat ini. Membangun sistem pendataan yang mengintegrasikan rekam medis dengan layanan sosial adalah langkah mutlak agar slogan "tidak ada satu pun yang tertinggal" (no one left behind) tidak hanya berakhir di atas kertas kampanye pembangunan, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan setiap penyandang disabilitas di Indonesia. (DPM)
Referensi:
- Kementerian PPN/Bappenas & AIPJ2 (2021). Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.
- Kanal YouTube Thomas Pocklington Trust, "Eye Care and You: What is a CVI and how can it support you?"
- Kanal YouTube Macular Society, "What is a Certificate of Visual Impairment and how can it help me?"
Tentang Penulis
Editor-in-chief Kartunet.com. Hobi baca, menulis, dan mendengarkan audiobook.
Komentar (0)
Bagikan pendapat Anda lewat kolom komentar.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Artikel Terkait
Mengenal Certificate of Visual Impairment (CVI), Paspor Tunanetra Akses Layanan Publik di Inggris
Pernahkah Anda mendengar Certificate of Visual Impairment (CVI)? Sistem asal Inggris ini menghubungkan diagnosa medis tunanetra langsung dengan jaminan layanan sosial dan perlindungan kerja. Temukan bagaimana prosedur, efisiensi anggaran, dan relevansinya untuk memperbaiki pendataan disabilitas di Indonesia.
Evolusi JAWS, Aplikasi Pembaca Layar yang Mengubah Hidup Tunanetra
JAWS adalah salah satu aplikasi pembaca layar yang sangat populer dan telah mengubah kehidupan tunanetra di seluruh dunia. Penggunaannya sangat luas dari mulai pendidikan hingga ke pekerjaan. Bagaimana software besutan FreedomScientific ini mengubah hidup tunanetra?