Hubungan Erat Teman Netra dengan Iklan Aplikasi

Pernahkah Anda mendengar ungkapan, menonton iklan bisa menambah saldo? Istilah tersebut sempat merajai tren digital di masa pandemi lalu, saat kita semua harus mendekam di rumah demi menghindari penularan penyakit. Walau tren aplikasi penghasil uang semacam itu kini sudah jauh berkurang, ada satu realitas baru yang justru makin menjamur dan sering kali mengganggu, yakni invasi iklan yang berlebihan di hampir semua aplikasi gratis.

Secara kacamata bisnis, hal ini tentu sangat bisa dipahami. Menyiarkan iklan adalah urat nadi bagi banyak pengembang aplikasi dan perusahaan teknologi agar layanan mereka tetap bisa beroperasi secara cuma-cuma bagi mayoritas pengguna. Namun, di balik tingginya metrik keuntungan dan tayangan iklan, ada satu aspek krusial yang sering kali luput dari perhatian para pembuat kebijakan digital, yaitu aksesibilitas. Kenyataannya, lanskap iklan digital saat ini sangat tidak ramah, bahkan cenderung diskriminatif, bagi teman-teman penyandang disabilitas netra.

Bagi masyarakat awam, menutup iklan sembul atau pop-up di layar ponsel mungkin hanya membutuhkan waktu sekian detik. Tinggal lirik, sentuh tanda silang, dan selesai. Namun, bagi teman-teman tunanetra yang mengandalkan fitur pembaca layar atau screen reader seperti TalkBack di Android atau VoiceOver di iOS, hadirnya sebuah iklan bisa berubah seketika menjadi mimpi buruk navigasi.

Sering kali, pengembang iklan dan aplikasi tidak menyematkan label teks alternatif atau alt-text pada tombol penutup iklan. Akibatnya, saat teman-teman netra meraba layar untuk mencari tanda silang di pojok kanan atas, pembaca layar hanya membisu atau membaca deretan kode acak yang sama sekali tidak bisa dipahami. Iklan pun tidak bisa ditutup, dan aplikasi seolah membeku, mengunci pengguna dalam kebingungan tanpa jalan keluar.

Bayangkan situasi ini terjadi saat mereka sedang menggunakan aplikasi hiburan dan utilitas harian. Misalnya, saat sedang asyik mendengarkan musik atau podcast di platform Spotify versi gratis, atau mencari informasi audio di YouTube. Tiba-tiba, muncul iklan video berdurasi panjang yang tidak bisa dilewati. Keadaan menjadi jauh lebih parah jika iklan tersebut mengandung suara desahan, obrolan vulgar, atau audio yang menyerupai konten pornografi.

Bisa dibayangkan betapa repot, malu, dan paniknya teman-teman netra ketika iklan semacam itu tiba-tiba berbunyi kencang dari speaker ponsel saat mereka sedang berada di ruang publik yang padat, seperti di gerbong KRL, bus TransJakarta, atau ruang tunggu rumah sakit. Saking jengah dan traumanya dengan situasi ini, banyak teman netra yang lebih berharap iklannya dihilangkan total daripada sekadar menuntut perbaikan tombol silang penutup iklan.

Bagi sebagian orang, solusi paling logis dan cepat untuk masalah ini adalah dengan berlangganan versi premium. Namun, apakah masalah lantas selesai begitu saja? Kenyataannya tidak. Solusi ini justru kerap memicu pusing kepala yang baru dari sisi finansial. Mari kita berhitung secara kasar. Untuk menghilangkan iklan sepenuhnya, seorang pengguna mungkin harus berlangganan YouTube Premium yang dibanderol sekitar 59 ribu rupiah per bulan, ditambah Spotify Premium sekitar 55 ribu rupiah per bulan.

Belum lagi jika mereka membutuhkan aplikasi utilitas pembaca dokumen atau navigasi khusus tunanetra yang juga memungut biaya langganan bulanan. Jika ditotal, pengeluaran khusus untuk membeli kenyamanan ini bisa menembus ratusan ribu rupiah setiap bulannya. Bagi banyak teman-teman tunanetra yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal dengan penghasilan tetap, angka ini jelas menjadi beban tambahan yang sangat menguras kantong.

Ujung-ujungnya, karena hasrat ingin menikmati layanan secara mandiri tanpa gangguan namun terbentur oleh tingginya dinding biaya, tidak sedikit teman-teman tunanetra yang terpaksa mengambil jalan pintas yang sangat berisiko. Mereka mencari celah dengan mengunduh aplikasi bajakan, versi modifikasi atau Mod APK, hingga mengakses situs ilegal lewat peramban.

Tindakan ini ibarat masuk ke ladang ranjau digital secara sukarela. Karena tidak bisa melihat tampilan visual situs pengunduh yang penuh dengan tombol manipulatif atau jebakan phishing, gawai mereka menjadi sangat rentan disusupi malware, spyware, atau virus berbahaya. Dampaknya bisa sangat fatal, mulai dari kerusakan perangkat keras, hingga tingginya risiko pencurian data pribadi dan peretasan layanan perbankan seluler atau mobile banking. Ini adalah sebuah ironi di mana kelompok yang paling butuh perlindungan justru terdorong ke sudut yang paling rentan.

Melihat rentetan masalah yang sistemik ini, perbaikan yang menyeluruh tentu sangat dibutuhkan. Solusi terbaik tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak atau sekadar melempar tanggung jawab ke pundak pengguna.

Pertama, dari segi kebijakan ekonomi, penyedia layanan aplikasi besar perlu mempertimbangkan skema subsidi, potongan harga khusus aksesibilitas, atau tarif khusus bagi pengguna penyandang disabilitas. Mengingat hak penyandang disabilitas atas informasi dan teknologi sejatinya dijamin oleh undang-undang, langkah ini akan sangat membantu mereka mendapatkan hak atas informasi dan hiburan digital yang setara tanpa harus mengorbankan keamanan perangkat.

Kedua, dari sisi teknis dan ekosistem periklanan, para pengembang aplikasi serta raksasa penyedia jaringan iklan seperti Google AdMob atau Meta Audience Network harus mulai mewajibkan standar desain universal pada setiap format iklan yang mereka rilis. Mewajibkan label tombol tutup yang terbaca jelas oleh TalkBack atau VoiceOver bukanlah sebuah inovasi teknologi tingkat tinggi yang memakan biaya besar, melainkan murni sekadar bentuk empati, kemauan, dan kepatuhan pada pedoman aksesibilitas digital.

Ketiga, platform penyalur aplikasi utama seperti Google Play Store dan Apple App Store idealnya memperketat kebijakan peninjauan mereka. Aplikasi yang menyajikan iklan yang mengunci layar dan memblokir akses bagi pengguna pembaca layar harus diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Aplikasi tersebut harus diberi peringatan keras atau diturunkan visibilitasnya dari toko aplikasi hingga masalah tersebut diperbaiki secara tuntas oleh pihak pengembang.

Ruang hiburan, informasi, dan kemandirian digital bagi teman-teman netra sejatinya adalah jendela utama mereka menuju dunia yang lebih luas. Sangat tidak adil rasanya jika akses mereka untuk sekadar menikmati musik, mendengarkan berita, atau menggunakan aplikasi penunjang harian harus terhalang oleh rentetan iklan yang tidak peka serta tingginya dinding biaya langganan. Inklusi digital seharusnya bukan sekadar jargon manis perusahaan teknologi untuk kampanye kehumasan, melainkan realitas hak asasi yang wajib bisa dinikmati oleh semua kalangan, tanpa terkecuali.