Mengenal DTSEN: Sistem Data Terbaru Kemensos Pengganti DTKS untuk Penerima Bansos

Kartunet - Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi melakukan reformasi besar-besaran dalam tata kelola data penerima bantuan sosial dan layanan kesejahteraan nasional. Melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2025, pemerintah memberlakukan sistem data terpadu baru yang dinamakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Aturan ini secara hukum mencabut Permensos Nomor 3 Tahun 2021 dan resmi menggantikan istilah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang selama ini kita kenal.

Langkah transisi ini diambil untuk mewujudkan akurasi data yang lebih presisi, meminimalkan salah sasaran bantuan (*exclusion* dan *inclusion error*), serta mempermudah verifikasi hak-hak kelompok rentan, termasuk pemenuhan hak Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) Virtual sesuai amanat PP Nomor 31 Tahun 2026.

Sebagai panduan edukasi bagi masyarakat umum, keluarga, serta komunitas, Kartunet menyusun ulasan mendalam mengenai apa itu DTSEN, bagaimana sistem pemeringkatan ekonominya bekerja, hingga kanal resmi untuk melakukan pemutakhiran data Anda.

1. Apa itu DTSEN dan Mengapa DTKS Diganti?

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permensos Nomor 3 Tahun 2025, DTSEN didefinisikan sebagai basis data tunggal tingkat individu dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga.

DTSEN bukan sekadar perubahan nama dari DTKS. Secara teknis, DTSEN merupakan platform mahadata (big data) hasil penggabungan dan rekonsiliasi tiga basis data raksasa nasional yang dikelola secara terpadu:

1. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
3. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Seluruh data tersebut kemudian dipadankan dengan data kependudukan nasional dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan dimutakhirkan secara berkala oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik (BPS) bersama Kementerian Sosial. Penggabungan ini memastikan tidak ada lagi tumpang tindih data kependudukan antar-lembaga negara.

2. Sistem Peringkat Kesejahteraan: Pembagian Desil 1 hingga Desil 10

DTSEN menerapkan sistem statistik yang mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga ke dalam 10 tingkatan kemakmuran atau dikenal dengan istilah Desil Ekonomi:

• Desil 1 s.d. Desil 4 (Kelompok Prasejahtera): Merupakan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi 40% terendah (miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin). Kelompok inilah yang dibatasi secara ketat oleh regulasi untuk berhak menerima Bantuan Sosial (Bansos) aktif, seperti PKH atau bantuan sembako.
• Desil 5 s.d. Desil 10 (Kelompok Mampu): Merupakan kelompok rumah tangga dengan taraf ekonomi menengah hingga paling mampu secara ekonomi. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos tunai, namun tetap terekam dalam DTSEN.

Penerapan Desil pada Kartu KPD Virtual

Kementerian Sosial mempertegas perbedaan aturan desil ini bagi pemegang Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). Berbeda dengan bansos yang dibatasi hanya untuk Desil 1-4, kepemilikan KPD dan hak atas konsesi potongan harga minimal 20% berlaku bagi 100% populasi disabilitas tanpa memandang peringkat desil.

Penyandang disabilitas mandiri yang berada di Desil 10 tetap berhak memegang KPD Virtual dan mengeklaim hak diskon utilitas maupun transportasi, meskipun mereka tidak berhak mendapatkan bansos tunai dari pemerintah.

3. 5 Kanal Resmi Pemutakhiran Data DTSEN

Guna memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat agar data yang tersimpan tetap akurat dan terkini, Kementerian Sosial menyediakan 5 kanal resmi pemutakhiran data DTSEN yang dapat diakses secara mudah:

A. Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation)

Merupakan sistem elektronik utama yang dioperasikan oleh operator terlatih di tingkat desa, kelurahan, maupun Dinas Sosial kabupaten/kota. Ini adalah kanal utama untuk mendaftarkan usulan data baru melalui mekanisme musyawarah desa atau kelurahan.

B. Aplikasi Cek Bansos

Kanal mandiri berbasis mobile (Android/iOS) yang dapat diunduh oleh seluruh masyarakat umum. Lewat aplikasi ini, masyarakat dapat mengajukan usulan mandiri penerima bantuan atau menggunakan fitur usul-sanggah terhadap penerima bantuan yang dirasa tidak layak di lingkungan sekitar.

C. Layanan Ground Check

Prosedur pemutakhiran data fisik di lapangan yang dilakukan secara proaktif melalui kunjungan rumah (home visit) oleh pendamping sosial PKH, petugas sensus BPS, maupun aparat pemerintah daerah setempat.

D. Call Center Kemensos 171

Layanan hotline telepon di nomor 171 atau 021-171. Layanan aduan dan pemutakhiran informasi ini beroperasi penuh selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa libur untuk merespons kendala administratif Anda.

E. WhatsApp Center Kemensos (0887-7171-171)

Kanal resmi pesan tertulis interaktif yang dikelola langsung oleh tim Kementerian Sosial untuk mempermudah pelaporan kendala pemutakhiran data secara cepat.

4. Jalur Pintas (Shortcut) Update Data Khusus Disabilitas

Bagi penyandang disabilitas yang ingin melakukan pengkinian data guna mengaktifkan KPD Virtual, Pusdatin Kemensos meluncurkan jalur cepat (shortcut) update parsial melalui operator SIKS-NG kelurahan.

Operator kelurahan tidak perlu mengisi keseluruhan 40 variabel DTSEN umum. Petugas cukup memperbarui dua variabel penting saja berdasarkan Surat Keterangan Disabilitas resmi dari faskes (Puskesmas/Rumah Sakit):

1. Ragam Disabilitas: (Fisik, Intelektual, Mental, atau Sensorik).
2. Tingkat/Derajat Disabilitas: (Ringan, Sedang, atau Berat).

Langkah taktis ini memangkas waktu tunggu birokrasi, sehingga data nasional kedisabilitasan Anda (DNPD) dapat segera disahkan oleh Menteri Sosial di tingkat pusat.

Perubahan dari DTKS menjadi DTSEN merupakan tonggak penting bagi keterbukaan dan keadilan sistem perlindungan sosial di Indonesia. Segera periksa status kependudukan dan tingkat desil Anda secara berkala, dan pastikan data Anda telah terbarui demi menjamin perlindungan hak asasi serta akses jaminan sosial yang adil dari negara!

Referensi Dokumen Resmi:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7188).
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5971).
5. Materi Paparan Direktorat RSPD & Pusdatin Kemensos RI: Kegiatan "Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2026 tentang Konsesi dan KPD".