Lompat ke Konten Utama
Kartunet

Akomodasi yang Layak

Publikasi
Kamus Inklusi Kartunet
Tanggal rilis
WhatsApp X
Unduh PDF Istilah

Dalam wacana mengenai inklusi dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kita sering kali mendengar istilah "Akomodasi yang Layak" atau dalam bahasa Inggris disebut Reasonable Accommodation. Sayangnya, istilah ini sering kali disalahpahami atau sekadar disamakan dengan "Aksesibilitas" umum. Padahal, Akomodasi yang Layak memiliki makna, ruang lingkup, dan kewajiban hukum yang sangat spesifik untuk memastikan setiap individu penyandang disabilitas dapat menikmati haknya secara setara.

Definisi Hukum dan Konsep Dasar

Secara hukum ketatanegaraan di Indonesia, istilah ini secara lugas didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 1 Angka 9 disebutkan bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Definisi ini berakar dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam CRPD, ditekankan bahwa penolakan untuk menyediakan akomodasi yang layak sejatinya merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminasi atas dasar disabilitas. Konvensi ini juga memberikan batasan bahwa modifikasi dan penyesuaian tersebut haruslah "wajar" dan tidak memberikan beban yang tidak proporsional atau berlebihan (disproportionate or undue burden) bagi pihak penyedia.

Apa Bedanya dengan "Aksesibilitas"?

Banyak yang bingung membedakan antara Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Merujuk pada UU No. 8 Tahun 2016, "Aksesibilitas" adalah kemudahan yang disediakan secara umum guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas biasanya bersifat makro, umum, dan dirancang sejak awal (Universal Design). Contohnya adalah pembuatan guiding block di trotoar atau pemasangan fasilitas audio display dan tombol Braille pada lift. Fasilitas ini dibuat untuk siapa saja yang mungkin membutuhkannya.

Di sisi lain, Akomodasi yang Layak bersifat mikro, spesifik, dan disesuaikan kasus per kasus (kasuistik). Akomodasi ini diberikan hanya bila proses, sistem, atau lingkungan yang ada saat ini belum dirancang secara universal untuk dilakukan atau diakses oleh individu penyandang disabilitas tertentu.

Penerapan di Sektor Pendidikan

Kewajiban menyediakan akomodasi yang layak di sektor pendidikan ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Penyelenggara pendidikan yang menolak memberikannya bahkan dapat dikenai sanksi administratif. Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara spesifik, akomodasi yang layak di sekolah inklusif dapat berbentuk:

  • Fleksibilitas proses pembelajaran dan bentuk materi pembelajaran.
  • Fleksibilitas perumusan kompetensi lulusan (capaian pembelajaran) melalui modifikasi kurikulum.
  • Fleksibilitas evaluasi dan penilaian kompetensi, serta fleksibilitas waktu penyelesaian tugas.
  • Asistensi dalam proses pembelajaran dan penggunaan guru pendamping (shadow teacher) jika diperlukan.

Penerapan di Dunia Kerja (Proses Rekrutmen dan Pekerjaan)

Di ranah ketenagakerjaan, pemberi kerja diwajibkan untuk menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas. Kegagalan memenuhi hal ini juga dapat berakibat pada sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.

Bentuk penerapan Akomodasi yang Layak dalam proses rekrutmen pegawai, misalnya untuk calon karyawan tunanetra, dapat berupa modifikasi waktu dan format tes:

  • Penambahan Waktu (Extra Time): Memberikan tambahan waktu bagi peserta tunanetra—biasanya sebesar 50% dari total waktu reguler—karena membaca menggunakan perabaan atau pendengaran (melalui screen reader) membutuhkan waktu yang lebih lama.
  • Modifikasi Soal (Simplikasi/Substitusi): Mengurangi jumlah soal tanpa mengurangi bobot kompetensinya. Misalnya, jika peserta awas mengerjakan 5 soal untuk mengukur satu kompetensi, pelamar tunanetra cukup mengerjakan 1 atau 2 soal dengan bobot nilai yang setara.

Sedangkan pada saat penempatan kerja, akomodasi yang layak dapat berupa penyediaan waktu istirahat tambahan, izin cuti khusus untuk pengobatan, pemberian jadwal kerja yang lebih fleksibel, serta membolehkan masa orientasi atau adaptasi mobilitas di lingkungan tempat kerja di awal masa kerja.

Kesimpulan

Akomodasi yang Layak bukanlah sebuah "hak istimewa" (privilege) atau pemberian karena belas kasihan. Ia adalah penyesuaian wajib yang dituntut oleh keadilan guna meruntuhkan hambatan-hambatan sistemik, agar penyandang disabilitas dapat menikmati haknya di sekolah, tempat kerja, dan layanan publik secara setara dengan warga negara lainnya.

Referensi:

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  • United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
  • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2021). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif.
  • Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni). Panduan Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Tunanetra.

Artikel Terkait Istilah Ini

Istilah Glosarium Lainnya

Difabel

Dalam diskursus inklusi sosial di Indonesia, kita sering kali mendengar dua istilah yang diucapkan secara bergantian: "Disabilitas" dan "Difabel" . Meski acap kali dianggap sama, kedua istilah ini sebenarnya memiliki jejak sejarah, landasan filosofis, dan pendekatan teoretis yang berbeda. Memahami konsep "Difabel" secara utuh akan membawa kita menyelami lebih dalam bagaimana gerakan masyarakat sipil di Indonesia berjuang melawan penindasan struktural dan stigma masa lalu. Definisi dan Konsep Difabel Menurut Pakar Secara etimologis, istilah difabel merupakan akronim dari bahasa Inggris, yaitu "differently abled" (kemampuan yang berbeda). Terminologi ini menyoroti bahwa setiap individu sejatinya memiliki kemampuan yang unik, hanya saja caranya berfungsi atau beraktivitas berbeda dari mayoritas masyarakat pada umumnya. Menurut M. Syafi'ie dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, difabilitas dimaknai sebagai suatu "kemampuan" yang mengalami hambatan pemungsian secara maksimal akibat lemahnya dukungan lingkungan atau desain sosial. Misalnya, seorang difabel netra sejatinya tidak kehilangan kemampuan untuk belajar dan berkomunikasi secara wajar; ia tetap dapat memungsikan kapasitasnya dengan dukungan alat komunikasi spesifik, seperti pembaca layar ( screen reader ). Sayangnya, kondisi hambatan pemungsian ini kerap kali direduksi oleh masyarakat sekadar sebagai label "stigmatik biomedik" , di mana masyarakat dan lingkungan menganggap mereka sakit atau cacat, yang pada akhirnya melanggengkan perilaku dan perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Mengukur Disabilitas: Kaitan Difabel dengan Kerangka ICF (WHO) Untuk mendudukkan istilah difabel secara ilmiah, kita dapat merujuk pada standar The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) yang dirumuskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kerangka ICF dengan tegas menolak pandangan bahwa ketidakmampuan berakar mutlak pada tubuh individu. Berdasarkan ICF, disabilitas merupakan hasil interaksi yang kompleks antara kondisi kesehatan/fungsi tubuh individu ( impairment ) dengan Faktor Lingkungan ( Environmental Factors ) dan Faktor Personal ( Personal Factors ). Jika lingkungan tidak menghadirkan hambatan (barriers) berupa desain yang buruk atau sikap masyarakat yang negatif, maka keterbatasan aktivitas ( limitation ) dan hambatan partisipasi ( restriction ) tidak akan terjadi pada diri seorang difabel. Perluasan Pendekatan Teori: Materialis dan Postmodernis Seiring berkembangnya diskursus akademis, para pemikir dan aktivis disabilitas di Indonesia—seperti Mansour Fakih, Setyo Adi Purwanta, dan M. Joni Yulianto—memperluas analisis mengenai difabel keluar dari sekadar Model Medis dan Model Sosial. Terdapat dua pendekatan teori penting yang memperkaya istilah difabel: Pendekatan Materialis: Perspektif sosial disabilitas ini membantu kita mengamati fenomena difabilitas sebagai sebuah relasi kekuasaan struktural. Pendekatan materialis menyoroti bahwa penindasan yang dialami oleh difabel sejatinya berakar dalam domain ekonomi, di mana lingkungan kerja dan sistem kapitalisme sering kali mengecualikan mereka karena dianggap tidak sesuai dengan standar produksi massal. Pendekatan Postmodernis: Perspektif ini menyatakan bahwa pengalaman manusia terlalu kompleks untuk diseragamkan. Hambatan yang dialami seorang difabel tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan persilangan (interseksionalitas) dari latar belakang sosial, gender, etnik, dan budaya. Misalnya, tantangan yang dialami seorang perempuan difabel di pedesaan akan sangat berbeda dengan laki-laki difabel di perkotaan. Keadilan Hukum dan Perspektif HAM Dalam bingkai supremasi hukum, terminologi difabel erat kaitannya dengan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM). Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD) secara tegas mendudukkan disabilitas sebagai isu HAM, dan mengharuskan negara menempatkan difabel sebagai subjek hukum yang setara dengan warga negara lainnya. Dalam pandangan keadilan ini, negara diposisikan sebagai pemangku kewajiban ( duty bearer ) yang mutlak bertanggung jawab untuk meruntuhkan hambatan lingkungan dan menyediakan akomodasi yang layak agar difabel dapat menikmati hak dasarnya. Sejarah Istilah 'Difabel' dan Perbandingannya dengan 'Disabilitas' Lahirnya istilah difabel di Indonesia adalah wujud perlawanan kultural (destigmatisasi) dari aktivis disabilitas terhadap istilah-istilah di masa lampau yang sarat akan belas kasihan dan berbau medis, seperti "penderita cacat" atau "anak tjatjat". Gerakan sosial ini secara nyata membuahkan hasil di tingkat daerah, di mana istilah "Difabel" secara resmi diakui dan digunakan dalam pelbagai Peraturan Daerah (Perda), seperti Perda Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2002, Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 2011. Lantas, apa bedanya "Difabel" dengan "Disabilitas"? Berikut adalah perbandingannya: Etimologi: "Difabel" ( differently abled ) berfokus pada potensi dan keragaman fungsi tubuh yang dimiliki setiap manusia. Sementara itu, "Disabilitas" diserap dari disability (ketidakmampuan), yang berfokus pada hasil dari interaksi antara impairment dan hambatan sosial/lingkungan. Status Legal Formal: Secara hukum ketatanegaraan nasional di Indonesia, istilah yang baku dan diakui adalah Penyandang Disabilitas , sejalan dengan UU No. 8 Tahun 2016 dan ratifikasi UN CRPD. Istilah "Difabel" jarang digunakan dalam level undang-undang nasional, melainkan berakar kuat di instrumen hukum lokal (Perda) dan gerakan advokasi kerakyatan. Titik Tekan Filosofis: Disabilitas menitikberatkan pada aspek hak asasi dan pembongkaran lingkungan yang diskriminatif. Di sisi lain, Difabel menitikberatkan pada perlawanan terhadap ideologi "kenormalan" ( normalcy ), menolak anggapan bahwa ada manusia yang tidak normal hanya karena cara mereka beraktivitas berbeda dari mayoritas. Kesimpulan Baik "Difabel" maupun "Penyandang Disabilitas" sama-sama lahir dari rahim perjuangan Model Sosial dan HAM yang menolak keangkuhan pendekatan medis. Menggunakan istilah "Penyandang Disabilitas" sangat tepat dalam konteks hukum, akademik, dan birokrasi negara. Namun, menggunakan istilah "Difabel" dalam perbincangan harian dan tulisan advokasi adalah pilihan yang sangat berdaya, karena ia senantiasa mengingatkan kita bahwa sejatinya tidak ada manusia yang cacat; yang ada hanyalah manusia dengan kemampuan yang berbeda, yang saat ini haknya masih terhambat oleh struktur sosial masyarakatnya. Referensi: Bappenas, KSP, AIPJ2, & JPODI (2021). Buku Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas . Syafi'ie, M. (2016). Makalah: Konsep Difabilitas . Disampaikan pada Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas (PUSHAM-UII & AIPJ). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baca Selengkapnya

Inklusi

Kata "inklusi" dan "inklusif" kini telah menjadi kosakata yang sangat awam terdengar di berbagai ruang publik, baik dalam ranah pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perumusan kebijakan desa. Secara historis, kata "inclusion" yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "inklusi" mulai diperkenalkan secara luas saat pemerintah Indonesia mengeksplorasi penerapan sistem pendidikan inklusif pada tahun 1997. Namun, apa sebenarnya makna dari inklusi dan apa bedanya dengan inklusif? Definisi dan Konsep Dasar 'Inklusi' Inklusi bukanlah sekadar menempatkan penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat umum. Menurut Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif, inklusi adalah suatu proses untuk merespons keragaman kebutuhan semua individu melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya, dan masyarakat, serta sebagai upaya untuk mengurangi pengecualian. Proses ini menuntut adanya perubahan dan modifikasi pada isi, pendekatan, struktur, maupun strategi di masyarakat. Lebih jauh lagi, inklusi adalah sebuah pola pikir ( mindset ), bukan sekadar program. Inklusi merupakan kesempatan bagi kita semua untuk belajar bersama tentang bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan baik. Pada tataran filosofis, inklusi adalah sebuah sistem kepercayaan yang bertumpu pada keyakinan bahwa setiap individu sejatinya memiliki kekuatan yang dapat dikembangkan, minat untuk dibagikan, dan pengalaman yang patut untuk dihormati. Apa Bedanya 'Inklusi' dan 'Inklusif'? Walaupun sering digunakan secara bergantian, "inklusi" dan "inklusif" memiliki perbedaan kelas kata dan konteks penggunaan: Inklusi (Kata Benda/Konsep): Berasal dari bahasa Inggris inclusion , inklusi merujuk pada konsep, gagasan, atau proses pelibatan dan penghargaan terhadap keragaman itu sendiri. Inklusif (Kata Sifat/Karakteristik): Berasal dari bahasa Inggris inclusive , inklusif adalah kata sifat yang menggambarkan watak, filosofi, atau karakteristik dari suatu sistem/lingkungan yang telah menerapkan gagasan inklusi tersebut. Sebagai contoh, kata ini dimaknai sebagai filosofi yang menyatakan bahwa ruang kelas dan masyarakat tidaklah lengkap tanpa kehadiran anak-anak dengan segala kebutuhannya dan tanpa keramahan untuk mereka. Perbedaan ini terlihat jelas dalam penggunaannya. Kita menggunakan kata sifat "inklusif" untuk menyifati sebuah sistem, misalnya pada istilah Pendidikan Inklusif . Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar di sekolah-sekolah terdekat, di dalam kelas umum bersama teman-teman seusianya. Partisipasi: Ruh Utama dari Inklusi Dalam membumikan konsep inklusi, penerima manfaat tidak boleh hanya dijadikan objek yang pasif. Mewujudkan pembangunan dan lingkungan yang inklusif berarti menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek yang setara. Oleh karena itu, ruh sejati dari inklusi adalah adanya partisipasi aktif secara penuh dan bermakna dari penyandang disabilitas di dalam perencanaan, penyelenggaraan, serta evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka. Referensi: ICEVI & The Nippon Foundation (2022). Transition to Employment: Lessons from the Philippines, Indonesia & Vietnam . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2021). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif . Bappenas, KSP, AIPJ2, & JPODI (2021). Buku Memantau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas .

Baca Selengkapnya

Aksesibilitas Digital

Seiring dengan semakin terintegrasinya kehidupan fisik dan ranah digital, akses terhadap teknologi informasi bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan hak asasi. Namun, bagi penyandang disabilitas, dunia digital sering kali dipenuhi oleh "pintu-pintu yang terkunci" akibat desain sistem yang tidak ramah pengguna. Oleh karena itu, penting bagi kita—terutama para pengembang web, pembuat konten, dan pemangku kebijakan—untuk memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan Aksesibilitas Digital . Definisi Aksesibilitas Digital Aksesibilitas digital merujuk pada perancangan materi elektronik dan teknologi agar dapat digunakan secara efektif oleh semua orang, terlepas dari disabilitas atau hambatan lingkungan yang mereka miliki. Pada intinya, aksesibilitas berarti menyingkirkan segala hambatan yang dapat mencegah seseorang untuk mengakses atau berinteraksi dengan sebuah layanan atau konten di dunia maya. Dari perspektif hak asasi, teknologi yang aksesibel berarti penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang sama, terlibat dalam interaksi yang sama, dan menikmati layanan yang sama dengan orang non-disabilitas, di waktu yang sama dan dengan biaya yang sama. Mereka tidak perlu menunggu versi khusus atau melakukan modifikasi tambahan untuk sekadar bisa membaca buku elektronik (e-book) , mengakses situs web pemerintah, atau berbelanja secara daring. Aksesibilitas vs. Usabilitas: Apa Bedanya? Dalam dunia desain web, istilah aksesibilitas sering kali disandingkan dengan usabilitas (kebergunaan). Meskipun keduanya berjalan beriringan, terdapat perbedaan fokus yang tegas di antara keduanya: Aksesibilitas (Accessibility): Berfokus pada upaya memastikan pengalaman pengguna yang setara bagi penyandang disabilitas, termasuk lansia dengan penurunan fungsi tubuh. Aksesibilitas memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat merasakan, memahami, menavigasi, dan berinteraksi secara setara. Usabilitas (Usability): Berfokus pada perancangan produk agar efektif, efisien, dan memuaskan bagi pengguna secara umum. Sebuah situs bisa saja sangat "usable" (mudah digunakan) oleh orang awas, namun sama sekali tidak "accessible" (tidak dapat diakses) oleh tunanetra yang menggunakan aplikasi pembaca layar ( screen reader ). 4 Prinsip Utama Aksesibilitas Digital (POUR) Untuk menciptakan standar global, World Wide Web Consortium (W3C) merilis Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) yang menjadi kiblat panduan aksesibilitas digital di seluruh dunia. WCAG merumuskan 4 prinsip utama yang dikenal dengan akronim POUR : Perceivable (Dapat Dirasakan/Dikenali): Informasi dan antarmuka harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dikenali oleh indera pengguna. Contoh penerapannya: menyediakan teks alternatif ( alt-text ) pada gambar untuk tunanetra, atau menyediakan takarir ( caption ) pada video untuk pengguna Tuli. Operable (Dapat Dioperasikan): Pengguna harus dapat mengoperasikan navigasi dan antarmuka situs dengan mudah. Contohnya: memastikan seluruh situs dapat ditelusuri hanya dengan menggunakan papan tik ( keyboard ) tanpa mouse , serta memberikan waktu yang cukup bagi pengguna untuk membaca atau mengisi formulir daring. Understandable (Dapat Dipahami): Konten dan pengoperasian antarmuka harus mudah dimengerti. Navigasi harus dibuat konsisten, dan jika pengguna melakukan kesalahan (misal saat mengisi formulir), sistem harus memberikan panduan perbaikan yang jelas. Robust (Tangguh/Kuat): Konten harus dibangun dengan kode yang tangguh dan sesuai standar (seperti HTML semantik) agar dapat diinterpretasikan secara akurat oleh berbagai perangkat saat ini maupun di masa depan, termasuk oleh teknologi asisitif seperti screen reader . Aksesibilitas Digital Menguntungkan Semua Orang Menerapkan aksesibilitas digital bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap hukum (seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia, yang memandatkan aksesibilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan). Lebih dari itu, desain yang aksesibel memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kebutuhan akses ( access needs ) sejatinya tidak hanya dialami oleh penyandang disabilitas permanen. Kebutuhan tersebut bisa bersifat permanen (misalnya kehilangan satu lengan), sementara (mengalami patah tulang lengan), atau situasional (seorang ibu yang sedang menggendong bayi sehingga hanya bisa menggunakan ponsel dengan satu tangan). Demikian pula dengan takarir ( caption ) video; fitur ini awalnya diciptakan untuk teman Tuli, namun kini sangat berguna bagi siapa saja yang sedang menonton video di kereta yang bising atau di perpustakaan yang sunyi. Kesimpulan Ketidakmampuan dalam mengakses informasi digital sering kali bukan disebabkan oleh kecacatan atau hambatan pada diri individu, melainkan karena kealpaan para pengembang teknologi dalam mengakomodasi keberagaman cara manusia berinteraksi dengan gawai mereka. Mengadopsi prinsip aksesibilitas digital—dari desain, kode, hingga konten—adalah kunci untuk mewujudkan inklusi sosial yang seutuhnya. Sebuah internet tanpa hambatan tidak hanya akan memberdayakan penyandang disabilitas, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang lebih baik dan lebih ramah untuk semua orang. Referensi: Lazar, J., Goldstein, D. F., & Taylor, A. (2015). Ensuring Digital Accessibility through Process and Policy . Morgan Kaufmann Publishers. Mancilla, R., & Frey, B. A. (2023). Guide to Digital Accessibility: Policies, Practices, and Professional Development . Taylor and Francis. Firth, A. (2024). Practical Web Accessibility: A Comprehensive Guide to Digital Inclusion (2nd ed.) . Apress. Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .

Baca Selengkapnya

Berlangganan Newsletter

Dapatkan info terbaru dari Kartunet langsung ke email Anda.

Kami hanya mengirim informasi penting dan Anda bisa berhenti kapan saja.