Jakarta – Rencana pembelian pesawat kepresidenan yang diajukan pemerintah menuai banyak protes dari masyarakat. Protes memang sudah tak asing lagi di telinga kita ketika mendengar rencana pemerintah yang menghabiskan banyak anggaran.
Alasan pembelian pesawat mewah berlantai dua yaitu untuk menunjang tugas-tugas presiden selaku kepala negara. Menurut Yusuf Kalla yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, rencana pembelian pesawat itu sudah ada sejak lama namun baru bisa diwujudkan sekarang.
Sementara menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), pembelian kendaraan mewah itu dinilai kurang tepat. Hal itu seharusnya tidak dilakukan oleh rezim yang sekarang memerintah, karena akan menuai banyak konflik.
Memang tepat apa yang dikatakan oleh ICW. Ditengah-tengah mereknya pemberitaan miring tentang gaya hidup hedonis yang diperagakan sejumlah anggota DPR, maka rencana pembelian pesawat yang dibandrol US$ 58 juta sudah pasti lebih menusuk hati rakyat.
Satu alasan lagi kenapa kita perlu membeli pesawat kepresidenan adalah seperti yang diutarakan oleh Ruhud Sitompul- salah satu anggota Fraksi Demokrat, untuk menaikkan atau mendongkrak harga diri Indonesia di mata dunia.
“Dia lihat nggak pesawatnya Obama itu semewah apa, pesawat Presiden Cina seperti apa, masa Presiden Indonesia disuruh pakai pesawat komersial?” ujarnya.
Masalahnya adalah bukan sekedar gengsi atau harga diri. Tapi apakah pembelian pesawat sudah tepat, baik dari segi waktu maupun keadaan di dalam negeri sendiri?
Di berbagai media masih banyak kita saksikan sejumlah penderitaan yang dialami rakyat. Kemiskinan, fsilitas pendidikan yang tidak memadai, biaya kesehatan yang dinilai masih cukup mahal. Pemerintah sehaarusnya pekak terhadap berita-berita itu, bukan malah menambah sakit hati rakyat dengan memamerkan fasilitas-fasilitas mewah yang dimilikinya.
Jika keadaan ini terus dibiarkan terjadi, dan pemerintah tak segera berbenah diri, maka jangan salahkan rakyat apabila melayangkan berbagai protes dan gugatan. Segala alasan yang dilontarkan tak akan di dengar, Karena fakta telah membuktikan bahwa janji untuk mensejahterakan rakyat hanyalah bualan yang tak ada wujudnya. Malah yang Nampak, kelakuan para elit pemerintah yang menyakiti rakyat.
Lagipula yang membuat posisi seseorang mulia itu bukanlah banyaknya harta yang dimilikinya, tapi sejauh mana manfaat yang dirasakan saat kehadirannya. Bila dengan kehadiran berbagai fasilitas mewah itu tidak memberi manffat, tetapi justru melukai perasaan rakyat. Jadi sesungguhnya pemerintah telah menggalli lubang kehancuran secara perlahan.
Apalah artinya pemerintahan yang tak didukung oleh rakyatnya. Justru yang akan terjadi adalah segala bentuk mosi tidak percaya atau bahkan tuntutan mundur bagi para penguasa itu. Semoga peristiwa yang terjadi di timur tengah tidak menimpa negeri ini.(Satrio)
