Jakarta, Kartunet.com – Apa jadinya jika pemuda mulai bergerak untuk menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas? Tentu semangat muda yang dimiliki akan membuat perjuangan tersebut lebih terdengar gaungnya. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Young Voices Indonesia, organisasi pemuda dengan disabilitas pada lokakarya bertajuk Partisipasi Angkatan Muda Disabilitas dan Peran Pemerintah dalam Kebijakan & Pelaksanaan UNCRPD di Indonesia (26-01-2013).
Acara yang diadakan di gedung Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia kampus Depok tersebut menghadirkan Saharudin Daming (mantan komisioner Komnas HAM) dan Hadianti Ramadhani (perwakilan Young Voices) sebagai pengisi materi. Lokakarya bertujuan mengkampanyekan pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) dan kebijakan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia.
United Nations Convention on Rights of Person with Disability (UNCRPD) adalah konvensi PBB yang berisi tentang pengakuan hak-hak universal bagi penyandang disabilitas yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada UU no 19 tahun 2011. Penerapan ratifikasi tersebut masih dalam proses pembuatan undang-undang khusus bagi penyandang disabilitas untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu UU no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. UNCRPD perlu sosialisasi dan dorongan ke public agar diimplementasikan tak sekedar lembaran UU ratifikasi.
Di Indonesia, ada 62 juta orang usia antara 18 sampai 30 tahun atau setara dengan 15 kali jumlah penduduk Singapura. Namun, suara-suara dari angkatan muda disabilitas sangat jarang terdengar untuk dilibatkan pada proses penyusunan peraturan dan kebijakan public yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Bahkan, pada gerakan advokasi disabilitas sekalipun, para pemuda tersebut jadi pihak yang paling terpinggirkan.
Munculnya gerakan penyandang disabilitas nasional dan internasional telah memberikan penyandang disabilitas kapasitas yang lebih besar untuk berbicara dan memperjuangkan hak mereka.
“Sangat penting untuk menarik perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk kebutuhan pelaksanaan UNCRPD dan Protokol Opsional,” menurut Mahmudi Yusbi, Koordinator Nasional Young Voices Indonesia.
Ditambahkan pula oleh Mudi, panggilan akrabnya, program advokasi Young Voices angkatan muda disabilitas telah memperkuat peran anak muda penyandang disabilitas dalam memajukan hak-hak dasar mereka serta mengamankan representasi mereka di forum nasional dan internasional serta dialog, sehingga isu-isu tentang penyandang disabilitas disertakan.
Lokakarya Nasional ini dihadiri oleh perwakilan dari Departemen Urusan Sosial Indonesia, Departemen Pendidikan, Departemen urusan dalam negeri, komisi hak asasi manusia, Delegasi Uni Eropa, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), organisasi mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya dan Universitas Negeri Jakarta; Lembaga organisasi masyarakat, organisasi lokal dan internasional lainnya serta media massa.
Young Voices Indonesia terbentuk atas kerja sama Yayasan Wisma Cheshire (YWC), Leonard Cheshire Disability dan Uni Eropa (EU). Organisasi ini ditujukan sebagai proyek kampanye bagi angkatan muda disabilitas di 22 negara di Afrika, Asia dan Amerika. Menggunakan berbagai teknik dan media advokasi, anggota young voices bekerja di dalam kelompok untuk mendorong pemangku kepentingan di negara mereka untuk memasukan unsur inklusi dalam setiap proses pembangunan negara. Bentuk kampanye Young Voices melalui, lagu, film, radio dan siaran TV yang mana membantu mereka menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas dan membawa perubahan sikap masyarakat serta yang mengarah ke masyarakat yang lebih setara. Laman web mereka dapat dilihat di http://www.lcdisability.org/youngvoices. (DPM)
Editor: Muhammad Yesa Aravena
