Jakarta, Kartunet.com – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi )BPPT) meluncurkan prototype Pemilu Elektronik atau E-Voting yang diklaim lebih praktis dan hemat biaya (24-07). Dengan konsep layar sentuh, alat ini dirancang untuk dapat dipakai oleh semua kalangan, termasuk para penyandang disabilitas.
Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Hammam Riza, menyatakan bahwa E-Voting yang dikembangkan oleh BPPT ini dapat menghemat biaya Pemilu dan Pilkada hingga 50%. Pengeluaran untuk cetak surat suara, pemungutan suara, tabulasi, rekapitulasi, sampai audit suara dapat lebih praktis.
Ditambahkan oleh Kepala BPPT, Marzan A Iskandar, penyelenggaraan pemilu kepala daerah di 31 provinsi pada 2010 menelan biaya Rp3,5 triliun, ongkos untuk sebuah demokrasi yang cukup fantastis. Sedangkan di Negara-negara yang menggunakan system E-Voting biaya tidak sebesar itu karena mereka tak perlu mencetak surat suara, tetapi proses pemungutan suara, pengiriman suara ke pusat data, dan penampilan hasil penghitungan suara lebih cepat, akurat, dan transparan.
E-Voting ini berupa alat portable sebesar 30 Cm kubik yang diharapkan dapat mengubah tradisi Pemilu tradisional yang datang ke bilik suara, kemudian coblos atau contreng surat suara. Dengan alat ini, calon pemilih hanya perlu datang ke TPS, menggunakan kartu khusus, dan menyentuh pilihannya di layar. Bahkan ada juga opsi untuk pemilih yang ingin abstain atau golput, sebagai bentuk kebebasan memilih dalam demokrasi.
Andrari Grahitandaru, Ketua Program e-voting BPPT, juga menklaim bahwa aplikasi ini diklaim canggih mengolah informasi digital dari surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara, dan menghasilkan jejak audit. Selain itu, aplikasi yang sudah dikembangkan oleh tim khusus sejak 1998 lalu dianggap telah memenuhi unsur Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber).
Soal keamanan, BPPT sudah menjamin E-Voting ini aman dari sisi kerahasiaan pemilih dan system jaringan. Pada proses penghitungan suara di pusat data hanya menampilkan jumlah perolehan suara partai atau peserta pemilu dan jumlah pemilih yang diverifikasi dengan jumlah kertas dicetak setelah pemilih memberikan suara. Bahkan, apabila ada dirasakan kecurangan, data dalam pusat data aplikasi dapat kembali diperiksa keabsahannya, termasuk jumlah pemilih memakai hak suara dan yang tidak, bukan pada jejak siapa memilih peserta pemilu. Sedangkan untuk keamanan data, aplikasi ini tidak terhubung dengan jaringan computer, jadi relative aman dari pembobolan data.
Aplikasi yang hanya seharga Rp 2.000.000 per unit juga dibuat agar dapat digunakan oleh semua kalangan, tingkat pendidikan, dan kebutuhan khusus. Ada pula tombol Braille bagi tunanetra yang akan menimbulkan petunjuk audio. “Kami juga terus menyempurnakannya sehingga mesin yang besarnya masih sekitar 30 sentimeter kubik bisa menjadi lebih kecil dan bisa lebih murah,” jelas Perekayasa program e-voting BPPT, Wenwen Ruswendi. (DPM)
